Perihal Utang Negara dalam Islam

Persoalan utang-piutang memang lazim terjadi. Apalagi ditataran induvidu yang sangat dinamis. Lalu, bagaimana bila utang itu dilakukan oleh pemerintah? Alias utang luar negeri yang sekarang menjadi pemicu krisis. Bahkan, tak jarang sebuah negara ‘dijajah’ kembali melalui utang. Contohnya ketika Mesir dijajah Inggris tahun 1914, senjata mereka bukan mesiu atau bom melainkan ‘pinjaman’ berupa utang luar negeri. Begitu juga ketika Perancis mulai menancapkan cakarnya di Tunisia pada 1881 melalui jalur utang.

Utang negara pada dasarnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pajak. Dengan kata lain, setiap warga negara memiliki utang meski ia tak pernah benar-benar memiliki utang. Abdurahman Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam (2001) menyatakan utang luar negeri ibarat instrumen penjajahan. Sebagai produk kapitalisme, utang telah berubah yang semula sebagai ‘instrumen’ bantuan menjadi alat kekuasaan. Bukan tak mungkin, Indonesia akan kembali ‘dijajah’ dan separuh dari 250 juta rakyatnya jatuh kelembah kemiskinan. Meski beberapa orang dan kelompok menyatakan kondisi itu sedang terjadi.

Masih menurut Abdurahman, salah satu aspek buruk dari membengkaknya utang luar negeri adalah hilangnya cita-cita kemandirian sebuah bangsa. Hal ini disebabkan oleh syarat dan kondisi yang tetapkan oleh negara donor. Tak sedikit, negara donor yang ikut campur urusan pembangunan negara lain dengan dalih ‘pemilik saham’. Baik motif ekonomi maupun motif politik. Misalkan perusahaan energi raksasa milik Amerika yang bercokol di beberapa kawasan Nusantara atau pangkalan militer yang ‘mejeng’ di wilayah Timur Tengah. Pada akhirnya arah pembangunan suatu negara bukan tak mungkin ‘disetir’ oleh pihak pendonor.

Kini banyak negara berkembang yang terjebak dalam ‘perangkap bantuan luar negeri’. Membuat mereka hanyut dalam arus ketergantungan utang. Bila sudah begini, kita perlu mempertanyakan kembali urgensi utang luar negeri yang katanya sangat diperlukan untuk pembangunan. Mengingat ada argumentasi yang menyatakan bahwa utang luar negeri adalah sumber pembiayaan bagi pertumbuhan di negara berkembang. Padahal pada kenyataannya justru sebaliknya, memperlamban pertumbuhan ekonomi.

Perspektif Islam

Abdul Manan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam (1992) menyebutkan terdapat dua pendapat dalam menyikapi utang luar negeri dalam Islam. Pertama, mereka yang menganggap external financing diperbolehkan selama mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menganggap negara Islam tidak layak mencari utang luar negeri.

Pandangan pertama didasari oleh konsep da fakta sejarah yang menunjukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha ekonomi diperbolehkan. Tentu saja dalam koridor yang sehat dibawah naungan hukum Islam. Bentuk-bentuk kerjasama seperti ini banyak dikenal dengan istilah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Kegiatan seperti itu telah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, seperti Islamic Development Bank (IDB). Dengan kucuran dananya, IDB banyak membantu negara-negara Islam yang sedang berkembang. Berbeda dengan skema utang kapitalisme, penyertaan modal IDB diniliai lebih konstruktif dan adil.

Kelompok kedua melarang negara Islam mengambil utang luar negeri. Hal ini dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif. Mengingat urusan utang luar negeri atau utang jenis apapun pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga/ riba. Perspektif Islam jelas melarang praktek riba! Apapun motifnya, besarannya, maupun keperluannya. Transaksi riba melalui utang sangat sulit dilepaskan, karena itu negara Islam sebaiknya tidak memiliki utang luar negeri.

Sejarah perekonomian Islam sangat minim bersentuhan dengan utang dan defisit anggaran. Pada masa Rasullullah hal itu hanya terjadi sekali, yakni saat pembebasan Mekah (Fathu al-Makkah). Mengingat ketika itu Mekah mengalami pergantian kekuasaan dan sistem ekonomi secara radikal. Mengingat sebelumnya masih diterapkan sistem jahiliyah. Tetapi defisit kas negara segera dilunasi pada periode perang Hunain. Perekonomian Islam yang sehat ini diteruskan pada masa Khulafurasyidin, ketika itu kondisi ekonomi selalu seimbang atau surplus. Karena prinsip yang dipegang adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan.

Perihal utang negara yang melibatkan pihak asing sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, utang yang didsarkan pada riba. Bunga utang jelas dilarang oleh Islam, apapun bentuknya. Kedua, persyaratan sepihak yang dilakukan oleh pihak pendonor. Hal ini jelas menentang konsep adil dan fair-dealing. Bahkan, tak jarang pemberian utang hanya menguntungkan pihak debitur dengan asas kapitalisme. Ketiga, merendahkan martabat suatu bangsa. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi intregitas suatu bangsa. Selain itu nilai manfaat yang diterima oleh negara belum tentu berbanding dengan beban yang ia tanggung.

Tidak adanya keseimbangan itu menyebabkan terbukanya peluang ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini tidak sejalan dengan konsep barakah dalam Islam. Mengingat konsep Islam tak sekadar melihat pencapaian kepuasan ekonomi semata. Tetapi lebih dari itu, membangun dan mengutamakan kesinambungan. Sehingga jurang kesenjangan dapat terminimalisasi, penanaman moral positif juga bisa membantu menghalangi perilaku korup.

Solusi alternatif kondisi saat ini? Terdapat beberapa alternatif yang bisa dicoba guna mengatasi beban berlebih dalam utang negara. Munrokhim Misanam, dalam Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 th. 2000) menjelaskan utang negara saat ini tak semua milik negera.

Pasalnya beberapa pihak swasta banyak yang berutang, tetapi dibebankan kedalam utang negara. Padahal utang itu menjadi kewajiban dari pengutang. Dalam hal ini, bila utang luar negeri dilakukan oleh pihak swasta seharusnya ditanggung oleh pihak swasta tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa utang yang melilit negara sekarang tak seratus persen beban negara. Perlu ditinjau kembali dan dilihat kewajiban pihak swasta didalamnya. Jangan sampai negara dan rakyat justru menanggung beban pihak swasta. Sementara pihak swasta malah enak-enakan dengan pinjaman yang ia ‘makan’ sendiri

Selanjutnya, Munrokhim menyampaikan potensi zakat yang luar biasa. Kata dia, perekonomian Islam berangkat dengan asas kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Zakat, tidak bisa dibatasi dalam definisi sempit. Perspektif zakat haruslah luas dan tidak dibatasi oleh negara atau bagian. Jika setiap muslim mempunyai komitmen kuat dalam pembayaran zakat. Jelas hal ini sangat membantu sektor perekonomian sebuah negara. Jumlah zakat ini bisa disalurkan kepada negara muslim yang membutuhkan.

Sehingga semangat ‘pemberian bantuan’ bukan semata-mata faktor finansial semata. Melainkan semangat brotherhood yang mementingkan kesejahteraan umat. Bukan kesejahteraan sepihak, seperti yang terjadi pada konsep utang kapitalis. Tentu saja langkah ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Reformasi sistem eknomi perlu dilakukan. Perbaikan ekonomi didasarkan pada asas keterpaduan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada moral para pelaku ekonomi. Sehingga gambaran tentang nilai kemakmuran tak selama diukur dengan materi semata.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s