Ikhtiar Fikih Anti Korupsi

korupsi

Apakah korupsi barang baru? saya rasa tidak. Perilaku korup umat manusia telah diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun. Bahkan, saat Rasul berdakwah pun penyakit satu ini sudah mendarah daging di masyarakat Arab Jahiliyah. Perilaku yang merugikan publik ini tentu saja sangat merugikan, selain itu hal ini juga melanggar syariat. Karena mengambil (atau menerima) harta yang bukan miliknya dengan cara tidak baik. Hal ini jelas dilarang, Allah berfirman, “jangan kamu makan harta di antaramu dengan cara batil dan jangan menyuap para hakim agar kamu dapat merampas bagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu menyadarinya (Al Baqarah:188).”

Meski produk lama, tapi istilah korupsi baru populer awal abad 19, pasca revolusi Perancis. Ketika itu kekayaan para penguasa mulai dibeberkan, sehingga semua bentuk penyimpangan mulai terungkap. Penyalahgunaan wewenang guna meraup fulus ekstra inilah yang kemudian disebut korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari Bahasa Latin coruptus dengan kata kerja corrumpre yang berarti rusak atau hancur. Sehingga wajar, bila kegiatan korupsi begitu merusak dan mampu menghancurkan stabilitas ekonomi sebuah negara sekalipun. Dalam Islam jelas perilaku macam ini dilarang. Al Syatibi dalam Al-Mufaqat (2003), mengatakan bahwa syariat pada hakikatnya untuk menjaga kemaslahatan umat.

Sedikitnya adala lima hal yang perlu dijaga dalam syariat; Hifdz ad-Din (agama), hifdz an-Nafs (jiwa), hifdz an-Nasab (keturunan), hifdz al-Mal (harta), hifdz al-‘Aql (akal/ fikiran). “Korupsi salah satu kegiatan menyimpang, karena tidak selaras dengan visi syariat dalam perkara hifdz al-Mal,” ungkap Al-Syatibi. Melalui korupsi, jangankan tercipta masyarakat harmonis yang ada malah anarkis. Rasul pernah mengingatkan, “barangsiapa diantara kalian yang aku serahi suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah ghulul (korupsi/ penggelapan) yang akan ia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat (HR Muslim).”

Dalam hadist diatas, kita bisa lihat bahwa sekecil apapun harta yang kita ambil dari jalan yang dilarang akan dihitung sebagai dosa di akhirat. Istilah ghulul dalam Bahasa Arab berarti thauqun min hadid (kalung besi) akan tetapi secara harfiah berasal dari kata ghala yang bermakna akhana (berkhianat), sehingga sering dikonotasikan dengan perilaku korup dan menyimpang. Melalui penjelasan Rasul kita jadi terang pengertian ghulul adalah kegiatan menyembunyikan atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dalam sebuah pekerjaan. Istilah modernnya disebut korupsi sedangkan pelakunya kita sebut koruptor, senada dengan kata “kotor”.

Dalam fikih Islam kegiatan korupsi terbagi kedalam empat golongan besar; al-Risywah (suap-menyuap), al-Khianat (penyalahgunaan wewenang), ghulul (penggelapan), al-Muksu (pemerasan). Suap dan hadiah memang berbeda tipis, tetapi keduanya perlu diperhatikan. Para ulama membatasi pembagian hadiah terutama bagi pejabat publik; Seorang pejabat, terlebih jabatan hukum, haram menerima hadiah dari orang yang sedang terkait perkara atau urusan, baik sudah terbiasa saling memberi sebelum menduduki jabatan itu ataupun tidak. Hal ini berlandas pada sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari; suatu ketika Rasul mengangkat Ibn Al Atbiyah sebagai pejabat pemungut zakat. Saat hendak menyerahkan zakat, ia memisahkan sebagiannya sambil berkata, “ini zakat milik negara dan ini hadiah (untukku).” Rasul bersabda, “jika engkau benar, maka apakah jika engkau duduk di rumah hadiah itu akan datang kepadamu?”

Keempat perilaku korup diatas memang sangat lekat dengan kekuasaan atau jabatan. Artinya, seseorang dengan jabatan yang lebih tinggi atau memiliki kekuasaan lebih berpeluang lebih besar melakukan tindakan korupsi. Meksi demikian, tidak menutup kemungkinan korupsi juga dilakukan oleh masyarakat biasa. Misalkan penyalanggunaan fasilitas negara, pegawai yang mangkir, atau berbuat curang saat berdagang. Beberapa tindakan korup bahkan telah melembaga, misalkan LSM atau ormas datang ke kantor Anda lalu maksa-maksa minta uang keamanan atau bentuk pemerasan lainnya. Mereka termasuk golongan al-Muksu, karena kerap maksa, tindakan mereka itu adalah kegiatan korupsi dalam bentuk lain. Seharusnya ormas-ormas macam itu di audit pula keuangannya oleh auditor publik, bila perlu oleh KPK. Karena kehadiran preman berkedok lembaga seperti ini sudah sangat merugikan.

Solusi Rasul

Guna memberantas korupsi, Islam menyajikan perangkat aturan yang holistik. Tak cuma sistem penegakan hukum berbasis sistem semata, tapi juga melalui teladan pemimpin. Berikut ini beberapa solusi mangkus berantas korupsi di zaman Rasul; (1) Sistem gaji yang layak. Kita bukanlah robot apalagi jin, aparatur negara adalah manusia biasa yang juga perlu menghidupi keluargannya. Tentu saja “gaji yang layak” ini perlu diimbangi dengan kinerja yang mumpuni juga. Karena gaji para aparat telah “layak” maka sudah sepantasnya mereka (2) dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun. Suatu ketika di Khaybar, Abdullah bin Rawahah membagikan hasil bumi kepada rakyat. Setengahnya untuk orang muslim dan separo lagi untuk umat Yahudi. Lalu seorang Yahudi datang kepadanya dan memberikan perhiasan agar bagian mereka dilebihkan. Hal ini jelas ditolak oleh Abdullah dengan lantang ia berkata, “suap kalian adalah haram dan kaum muslim tidak memakannya (HR. Imam Malik).”

Rasul secara tegas melarang suap-menyuap, baik itu berupa hadiah maupun tawaran kontrak lain. “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap,” sabda Rasul (HR. Abu Daud). Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul pernah bersabda, “hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” Setelah gaji diatur dan dilarang menerima apapun diluar itu, maka kekayaan para pejabat publik mudah dipantau. (3) Menghitung kekayaan pejabat adalah langkah berikutnya. Hal ini berhasil dilakukan oleh Umar bin Khatab, saat menjadi khalifah ia menugaskan seseorang untuk menghitung seluruh kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatan. Jika terdapat keganjilan maka yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa harta itu halal. Bila tak sanggup, harta yang berlebih itu harus diserahkan ke Baitul Mal (negara).

Lantas apa yang terjadi bila pejabat itu tak bisa mengembalikan harta ke Baitul Mal? (4) Hukuman setimpal siap menanti bagi pelaku korup. Hukuman ini pada dasarnya sebagai bentuk pencegahan (zawaiir), sehingga tidak ada korupsi-korupsi berikutnya. Dalam Islam para pelaku korup seperti ini mendapat hukuman berupa tasyhir atau pewartaan (ketika itu diarak keliling kota), lalu disita hartanya (istilah sekarang dimiskinkan), dan mendapat hukuman kurungan (untuk beberapa kasus mendapat hukuman mati). Melalui hukuman setimpal seperti ini diharapkan menjadi shock terapy bagi para pelaku. Sehingga orang lain akan berpikir sejuta kali sebelum korupsi.

(5) Terkahir adalah teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi baru berhasil bila pemimpinnya memberi contoh yang terbaik. Teladan yang dimaksud adalah pribadi yang bersih dari korupsi dan penuh amanah dalam menjalankan tugas. Bukan sekadar pribadi yang ‘anggun’ di depan televisi, apalagi cuma untuk kejar citra belaka. Para pemimpin hendaknya berbekal takwa, disamping keterampilan memimpin. Karena takwa menjaga seseorang dari pebuatan menyimpang. Bahkan Khalifah Umar pernah berkata, “apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s